Category: Berita

Bulletin pattiro banten merupakan newsletter yang terbit setiap bulan dalam rangka transparansi & informasi yang bermanfaat bagi masyarakat

Melalui program Sekolah Aman (SA) yang didukukung oleh Yappika-actionAid, PATTIRO Banten dan BPBD Kabupaten Serang melakukan Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana untuk komunitas sekolah dampingan di SDN Bugeul (Pamrayan) dan SDN Kalibuntu (Baros) pada Senin, 10 Januari 2022.

Program Manager (PM) Program Sekolah Aman Siti Holisoh Ahyani mengatakan, Kabupaten Serang menjadi salah satu daerah rawan bencana baik alam mapun non alam. Kejadian tsunami selat sunda pada 22 Desember 2018, dan bencana lainnya seperti banjir, angin putting beliung dan kekering sering sekali terjadi.

“Sementara itu, Ada 725 Sekolah Dasar (SD) baik berstatus negeri atau swasta, yang juga rentan terdampak bencana setiap saatnya. Tahun 2020 tercatat banyak sekolah di kecamatan tirtayasa dan tanah hara terendam banjir akibat meluapnya sungai Ciujung. Ditambah daerah-daerah lainnya yang juga mengalami kekeringan seperti di kecamatan Baros ,Ciomas dan pontang. Tanah labil juga sering terjadi di kecamatan cikeusal dan pamarayan. Oleh karena itu, dari berbagai potensi bencana yang terjadi, perlu adanya edukasi kebencanaan sebagai upaya mitigasi dan pengurangan resiko bencana khususnya bagi komunitas sekolah yang menjadi dampingan PATTIRO Banten,” katanya.

Kegiatan yang dilaksanakan di Teras Resto Kota Serang, dengan tema “Meningkatkan kapasitas Pengurangan Risiko Bencana Untuk Desa dan Komunitas yang Tangguh” tersebut di hadiri Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Serang Nana Sukmana, Kepala bidang pencegahan Boyatna, dan Direktur Eksekutif Pattiro Banten Angga Andrias. Selian melakukan kegiatan Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), dalam kesempatan tersebut juga dilakukan  penandatanganan nota kesepahaman bersama anatara BPBD Kabupaten Serang dan PATTIRO Banten dalam penanggulangan bencana di kabupaten serang.

Ada 20 orang dari komunitas sekolah SDN Bugeul dan SDN Kalibuntu,  terdiri dari Guru, walimurid dan  Apartur Desa yang dilatih bagaimana mengenali bencana dan mengurangi risiko yang terjadi akibat bencana, sehingga dapat meminimalisir kerugian baik materil dan non materil. Selain itu para peserta juga dikenalkan mengenai Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang sudah di atur dalam Permendikbu Nomor 33 Tahun 2019 tentang SPAB.

Apresiasi juga disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang kepada PATTRIO Banten yang sudah terbuka untuk bekerjasama dalam upaya melatih dan melakukan edukasi kepada para relawan tangguh bencana di Kabupaten Serang.“kita yang ada disini, baik pattiro dan juga para ibu bapak semuanya telah menjadi bagian dari BPBD Kabupaten Serang untuk menjaga keamanan daerah kita dari bencana yang dapat terjadi setiap saat,” tungkasnya.

Sumber : Liputan Banten

Pembangunan toilet sekolah di Kota Serang, Banten yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), sebesar Rp 134 juta per unit diminta untuk segera diaudit.

Pattiro Banten mengatakan pihaknya meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk turun langsung melakukan audit pengerjaan toilet yang menghabiskan anggaran 134 juta tersebut.

Pattiro Banten menilai anggaran sebesar itu tidak sesuai dengan realitas pembangunan toilet yang tersebar di 18 Sekolah Dasar Negeri (SDN), Kota Serang.

“Melihat kondisi fisik toilet, patut diduga adanya penyelewengan anggaran. Pattiro Banten mendorong adanya audit yang harus segera dilakukan BPKP,” kata Ketua Divisi Kebijakan Publik Pattiro Banten Amin Rohani.

Amin mengungkapkan, dari data neraca pendidikan daerah Kota Serang, kondisi infrastruktur SD, terutama ruang kelas di kota serang, masih banyak yang memprihatinkan.

Di tahun 2020 saja, ada sekitar 58,85 persen atau 1.293 ruang kelas rusak dengan kategori rusak ringan, sedang, dan berat. Dan hanya 41,15 persen atau 904 ruang kelas yang kondisinya baik.

“Jangan sampai uang pajak dari rakyat tidak digunakan secara efektit untuk pembangunan apalagi terhadap layanan dasar,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya mendesak kepada DPRD Kota Serang agar tidak bungkam dengan persoalan itu. Sebab, hal ini merupakan aspek pelayanan dasar untuk masyarakat.

“Persoalan ini, seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. DPRD yang mempunyai fungsi pengawasan, jangan diam saja,” pungkasnya.

Sumber : Indoposco