Kota Serang Jadi Pusat Pendidikan Hanya Mimpi Belaka

Pusat Pendidikan di Kota Serang

Pusat Studi dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten mengkritik kinerja Pemkot Serang tentang pemenuhan fasilitas pendidikan.

Pasalnya, siswa belajar di lantai masih terjadi di Ibukota Banten, seperti yang dialami murid SDN Ambon.

Peneliti Pattiro Banten, Amin Rohani mengatakan, siswa belajar di lantai realitas yang sangat miris terjadi di kota yang mempunyai visi terdepan sebagai pusat pendidikan.

Menurutnya, visi tersebut berbanding terbalik dari realitas yang terjadi. Sebab bukan hanya siswa belajar di lantai, ada juga fasilitas sekolah yang buruk dalam menunjang belajar siswa.

“Akhir- akhir ini pendidikan Kota Serang memang terlihat kualitas yang sebenarnya. Beberapa bulan yang lalu, kita dikejutkan dengan banyaknya ruang kelas yang rusak, bahkan tidak layak digunakan untuk aktivitas belajar mengajar,” karanya, Rabu (22/11/2023).

Ia menerangkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah disusun 12 tahun lalu, Kota Serang akan menjadi pusat pendidikan, jasa dan perdagangan menuju smart 2025.

“Tentu itu hanya mimpi belaka. Makna pusat pendidikan dalam visi tersebut tentu bukan hanya sekedar kuantitas lembaga pendidikan yang tumbuh subur di Kota Serang saja, namun kualitas manusia kota serang yang harus meningkat dan maju,” terangnya.

Mengingat, anggaran urusan pendidikan Kota Serang lebih besar dari kabupaten kota yang lainnya di Banten.

Berdasarkan data neraca pendidikan daerah, tahun 2021-2023 Kota Serang menjadi daerah yang mengalokasikan anggaran urusan pendidikan terbesar.

“Sehingga harus menjadi perhatian DPRD Kota Serang ketika realitas di lapangan sangat berdading terbalik,” jelasnya.

Sumber : Poskota

Perhutanan Sosial Masih Timpang Gender

Perhutanan Nasional Masih Timpang Gender

Kawasan hutan merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh Provinsi Banten. Meski dianggap sebagai potensi, namun dalam pemanfaatannya dirasa belum begitu optimal. Padahal jika dapat dikelola dengan baik, maka buka tidak mungkin pemanfaatan kawasan hutan dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat.

Terlebih lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Hutan Sosial dan Permen LH Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), masyarakat diberikan keleluasaan untuk dapat melakukan pemanfaatan lahan kawasan tersebut.

Namun, terdapat beberapa hal yang masih perlu diakselerasi, seperti masih adanya ketimpangan gender dalam pengelolaan perhutanan sosial. Paradigma maskulin terlihat masih kerap dipakai sehingga akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi perempuan dalam hal perhutanan sosial masih perlu ditingkatkan.

Hal itulah yang kemudian menjadi sorotan pegiat Pusat Studi dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten, Martina Nursaprudianti. Ia menuturkan, tingkat partisipasi perempuan dalam satu kelompok masyarakat pengelola hutan sosial disebut masih terbilang rendah jumlahnya bila dibandingkan dengan laki-laki.

Belum lagi dalam hal pengambilan keputusan, suara perempuan disebut-sebut seringkali terpinggirkan. “Dalam keterlibatan secara kelembagaan, pengelolaan lahan dan kepengurusan kelompok perhutanan sosial, perempuan seringkali tidak dilibatkan.

Biasanya mayoritas perempuan dilibatkan hanya dalam proses hasil olah panen saja. Padahal sebenarnya, perempuan mampu untuk dilibatkan dalam segala bentuk proses katanya kepada BANPOS pada Kamis (19/10)

Ia menyatakan, potensi pemanfaatan hutan sosial di Banten masih sangat bisa dilakukan, dan hal ini diharapkan dapat memberikan dampak peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat khususnya perempuan.

“Di daerah Lebak dan Pandeglang memiliki kawasan hutan yang terbilang luas. Tapi jika melihat dari data Indeks Pembangunan Gender, dua daerah ini justru paling tinggi ketimpangan Gendernya.

Misalnya pada sektor ekonomi, pengeluaran per kapita perempuan di Pandeglang hanya sebesar Rp6,09 juta sedangkan laki-laki mencapai Rp13,86 juta. Sedangkan di Kabupaten Lebak, pengeluaran per kapita perempuan hanya Rp4,2 juta dan laki-laki mencapai Rp13,13 juta. Sangat timpang,” katanya.

Dengan adanya perhutanan sosial ini, apalagi jika mengarusutamakan gender, maka seharusnya kesetaraan gender khususnya dalam bidang ekonomi dapat lebih ditingkatkan. Sebab itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait program perhutanan sosial tersebut agar dapat meningkatkan partisipasi perempuan di dalamnya.

Melihat adanya ketimpangan tersebut, Martina merasa jika masalah itu perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Sebab, bagaimanapun kelompok perempuan juga memiliki peranan yang sama pentingnya.

“Perlu adanya pemahaman pengarusutamaan gender dalam perhutanan sosial kepada pendamping dan kelompok tani untuk tidak memarginalkan satu kelompok, baik itu laki-laki ataupun perempuan,” ucapnya.

Sementara itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten tidak menampik saat disinggung soal rendahnya keterlibatan kelompok perempuan dalam mengelola lahan perhutanan sosial.

DLHK Provinsi Banten membenarkan, jika keterlibatan kelompok perempuan dalam pengelolaan lahan perhutanan sosial masih rendah. Bahkan, dalam satu kelompok penyuluh kehutanan sosial masyarakat (PKSM) angkanya masih di bawah 30 persen.

“Ada 10 sampai 15 persen, masih kecil,” kata Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang DAS, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat Anna Istiana Windu Kartika kepada BANPOS saat ditemui di kantor DLHK Provinsi Banten pada Kamis (19/10).

Anna menjelaskan, penyebab dari rendahnya keterlibatan kelompok perempuan adalah disebabkan oleh asal muasal kelompok itu dibentuk. Kebanyak kelompok tani yang ada berawal dari keluarga.

“Biasanya mereka, karena kelompok tani hutan itu adalah kelompok yang dibentuk oleh keluarga petani. Nah keterlibatan wanita, biasanya kalau suaminya jadi KTH (kelompok tani hutan), wanitanya atau istrinya terlibat, anak perempuannya terlibat,” terangnya.

Disinggung terkait data luas lahan perhutanan sosial yang dikelola oleh kelompok masyarakat, Anna mengklaim saat ini sudah ada 7 ribu hektar lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat untuk dimanfaatkan.

Hal itu dibuktikan dengan adanya 24 Surat Keputusan (SK) untuk kelompok tani hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

Jumlah tersebut tersebar di tiga kabupaten Provinsi Banten di antaranya Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak disebut sebut sebagai daerah dengan luas pemanfaatan perhutanan sosialnya yang paling besar bila dibandingkan dengan wilayahwilayah lainnya di Banten.

“Jadi dari 24 SK itu Pandeglang 2 SK, Serang 1 SK, sisanya Lebak semua. Perhutanan sosial itu sekitar 7 ribu hektar luasnya,” terangnya. Anna menegaskan, jumlah luasan lahan yang disampaikannya itu di luar kawasan hutan adat. Namun saat disinggung terkait luas lahan perhutanan sosial di kawasan hutan ada yang dikelola oleh masyarakat, dirinya tidak bisa menyebutkannya.

Anna menegaskan, jumlah luasan lahan yang disampaikannya itu di luar kawasan hutan adat. Namun saat disinggung terkait luas lahan perhutanan sosial di kawasan hutan ada yang dikelola oleh masyarakat, dirinya tidak bisa menyebutkannya.

Pasalnya, ia mengaku data tersebut bukan berada di bawah kewenangannya, sehingga atas hal itulah Anna mengaku tidak mengetahui besaran pasti jumlah luasan lahan perhutanan sosial di dalam kawasan hutan adat.

“Hampir 7 ribu hektar kalau yang di luar hutan adat. Sebagian besar ada di Kabupaten Lebak,” imbuhnya Biasanya mereka, karena kelompok tani hutan itu adalah kelompok yang dibentuk oleh keluarga petani. Nah keterlibatan wanita, biasanya kalau suaminya jadi KTH (kelompok tani hutan), wanitanya atau istrinya terlibat, anak perempuannya terlibat terhadap hal itu Anna mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai upaya, agar masyarakat mau turut terlibat dalam program tersebut.

Karena menurutnya, program Perhutanan Sosial dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Terlebih lagi pasca diterbitkannya Permen LH Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) masyarakat sangat diuntungkan, karena keuntungan sepenuhnya milik masyarakat.

“Dengan adanya KHDPK sudah semuanya untuk masyarakat 100 persen. Asal dengan catatan masyarakat harus mentaati aturan,” terangnya. Dalam hal pengelolaannya, Anna menjelaskan lahan tersebut tidak melulu harus ditanami. Namun bisa juga dimanfaatkan dengan cara lain, salah satunya adalah dijadikan sebagai ekowisata.

“Bisa juga wilayah itu jadi wilayah wisata, nggak apa-apa, nggak harus ditanami. Kadangkadang di hutan negara itu ada air terjun, ada mata air, itu kan bisa dipotensikan untuk wisata,” ujarnya. Melihat banyaknya potensi yang bisa dikembangkan terhadap lahan milik negara itu, Anna mengatakan pihaknya selalu mendorong masyarakat – masyarakat untuk mau turut serta terlibat dalam pengelolaan lahan tersebut.

Sebab dengan pemanfaatan lahan perhutanan sosial juga dapat turut serta membantu akan pengangguran di Banten. “Pengelolaan hutan sosial juga bisa membuka lapangan pekerjaan,” katanya. Meski dianggap cukup potensial, namun sayangnya pemberdayaan di tingkat desa belum begitu optimal berjalan.

Terlebih lagi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten mengaku tidak terlalu fokus memberikan pemberdayaan terkait hal itu. Plt DPMD Provinsi Banten Usman Assshidiqi Qohara mengatakan dalam memberikan pelatihan kapasitas, pihaknya tidak terlalu fokus memberikan pemahaman terkait pemanfaatan potensi desa, khususnya hutan sosial.

Ia mengatakan pelatihan pemberdayaan yang dilakukan lebih diarahkan pada tata kelola pemerintahan. “Untuk sementara ini sosialisasinya peningkatan kapasitas aparaturnya. Secara umum bagaimana mereka mengelola keuangannya,” jelasnya.

Kemudian ia menjelaskan, setelah kapasitas aparatur di bidang tata kelola pemerintahan ini dirasa cukup, maka selanjutnya adalah pemberian pemahaman mengenai pemanfaatan potensi desa. “Nanti saya akan mapping desa-desa yang potensi hutannya besar. Untuk sementara ini masih umum dulu,” tandasnya.

FOINI Gugat Timsel Rangkap Jabatan

Foini

Buntut dari adanya kasus rangkap jabatan Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten dan Timsel KPU Kabupaten/Kota organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Freedom Information of Network Indonesia (FOINI) menuntut agar Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar memecat Yhannu Setyawan sebagai anggota timsel tersebut. Sementara itu di sisi lain, saat ini Timsel KPU Kabupaten/Kota Provinsi Banten tengah melangsungkan proses seleksi calon anggota KPU di tingkat Kabupaten/Kota.

Diketahui selain menjabat sebagai Ketua Timsel calon anggota KI Provinsi Banten, Yhannu Setyawan juga turut menjabat sebagai anggota Timsel calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Keanggotaannya dalam Timsel calon anggota KPU Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1045 Tahun 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota pada 28 (Dua Puluh Delapan) Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi Periode 2023-2028.

Sementara terkait penetapan Yhannu sebagai ketua Timsel calon anggota KI Provinsi Banten didasarkan pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 491.05/ Kep.166-Huk/2023 tentang Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Periode Tahun 2023-2027.

Perwakilan FOINI, Martina Nursaprudianti menilai, keterlibatan Yhannu dalam keanggotan timsel di dua tim seleksi yang berbeda dalam waktu yang bersamaan dianggap tidak memiliki integritas. Karena menurutnya, syarat umum untuk menjadi anggota timsel KPU harus memiliki reputasi yang baik dan juga memiliki integritas, sebagaimana diatur di dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 11 ayat 1 huruf d, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 8 ayat (1) huruf b. “Memperhatikan persyaratan tersebut yang bersangkutan dinilai tidak memiliki integritas, jika masih melaksanakan proses seleksi di dua tempat,” katanya kepada BANPOS.

Merangkap jabatan menjadi timsel di dua instansi yang berbeda dinilai berpotensi yang bersangkutan tidak bisa bekerja secara profesional. Karena menjadi timsel memiliki beban kerja yang tinggi, serta dituntut untuk dapat bekerja secara penuh waktu. “Salah satu Tim Seleksi tidak berkomitmen untuk menunjukkan integritasnya bekerja penuh waktu selama pelaksanaan seleksi,” imbuhnya.

Kemudian jika dirinya tidak mampu bekerja secara profesional, hal itu dikhawatirkan akan turut memberikan dampak terhadap proses penyelenggaraan seleksi calon anggota di masing-masing instansi, KPU dan KI. “Tim Seleksi berpotensi tidak profesional dikarenakan akan menghambat waktu pelaksanaan masing- masing penyelenggaraan seleksi baik seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Banten dan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kab/ Kota,” jelasnya.

Oleh karenanya, FOINI mendesak kepada Pj Gubernur Banten dan juga KPU RI untuk mendesak agar Yhannu untuk memilih salah satu dari dua keanggotaan timsel yang ia ikuti. Namun, jika dirinya tetap bersikukuh untuk tetap mengikuti keduanya, maka FOINI menuntut agar Pj Gubernur Banten dan KPU RI untuk memecat yang bersangkutan sebagai anggota timsel. “Jika saudara Yhannu Setyawan masih tetap menjadi panitia seleksi di dua lembaga tersebut, Gubernur Banten untuk segera memecat saudara Yhannu Setiawan,” tegasnya.

Sebagai informasi, FOINI merupakan koalisi NGO atau organisasi non-pemerintahan yang terdiri dari Indonesian Parliamentary Center, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Transparency International Indonesia, Perkumpulan Inisiatif, Indonesia Corruption Watch (ICW), FITRA Riau, PLH Kalimantan Utara, FITRA SUMUT, GeRAK Aceh, Gemawan Kalimantan Barat, PUSaKO FH Andalas, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Perkumpulan Idea, SOMASI-NTB, PWYP Indonesia, PATTIRO Banten, YAPPIKAActionAid, PATTIRO Serang, PUSPAHAM SULTRA, FITRA Jatim, SEKNAS FITRA, YASMIB Sulawesi, PATTIRO Semarang, LRC-KJHAM Semarang, PATTIRO Jakarta, dan Komite Pemantau Legislatif Sementara itu di sisi lain, Timsel calon anggota KPU mengumumkan bahwa pendaftaran calon anggota KPU tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten periode 2023-2028 sudah mulai dibuka sejak Sabtu (2/9).

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Timsel calon anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Banten, Mustolih melalui Konferensi Pers yang diselenggarakan di Sekretariat Timsel KPU Kabupaten/Kota pada Sabut (2/9). Hanya saja dalam acara tersebut, Yhannu Setyawan tidak tampak hadir mendampingi anggota Timsel lainnya.

Sebelum konferensi pers dimulai, ketidakhadiran Yhannu sempat menjadi bahan guyonan ringan para anggota timsel lainnya. “Siapa lagi yang perlu ditunggu?” tanya ketua Timsel. “Pak Yhannu, tapi dia lagi Umroh,” sahut anggota timsel lainnya disusul dengan gelak tawa di dalam ruangan.

Terlepas dari itu, Mustolih menyampaikan bahwa, pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota KPU itu diperuntukan untuk tiga Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. “Per hari ini tanggal 2 September 2023 berarti menjadi Kick Off pengumuman rekrutmen dari KPU Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan KPU Kota Serang,” katanya dalam konferensi pers tersebut.

Selain itu disampaikan pula bahwa dalam prosesnya nanti, Timsel KPU Kabupaten/Kota akan berusaha untuk dapat memenuhi kuota perempuan yang disediakan sebesar 30 persen. Sebab menurut Sekretaris Timsel KPU Kabupaten/Kota Achmad Zamzani, pemenuhan kuota tersebut merupakan amanat undang – undang yang harus ditaati.

Oleh karenanya, ia mendorong kepada para perempuan untuk antusias mendaftarkan diri sebagai kandidat calon anggota KPU di tiga kabupaten/kota di Provinsi Banten. Terkait dengan pendaftaran, calon anggota dapat mendaftar diri secara online melalui lama situs siakba.kpu.go.id. Atau datang langsung ke Sekretariat Timsel KPU Kabupaten/Kota Provinsi Banten yang beralamat di Jl. Ki Ajurum No.58 Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

Waktu pendaftarannya sendiri dibuka selama 12 hari terhitung sejak tanggal 2 September sampai 13 September 2023. Sedangkan perpanjangan pendaftaran akan dilakukan pada tanggal 14 September sampai 19 September 2023. Terkait dengan pengumuman hasil penelitian administrasi dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 22 September sampai 24 September 2023.

Sumber : Banpos, 4 September 2023