Berdiri sejak tahun 2005, PATTIRO Banten bertransformasi menjadi lembaga riset dan advokasi yang memiliki cita-cita terwujudnya keadilan sosial dengan menguatkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, inklusif dan berkelanjutan.
Kami mempercayai, hal tersebut dapat dicapai jika terbangun kolaborasi antar semua pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media, sehingga segala program pembangunan akan berdampak langsung kepada masyarakat.
Dalam kurun waktu 2 dekade, dengan total wilayah kerja sebanyak 8 kabupaten/kota, PATTIRO Banten telah menghasilkan capaian yang berkontribusi pada terpenuhinya hak masyarakat dan perbaikan tata kelola pemerintahan di Banten. Diantaranya adalah berkolaborasi bersama elemen masyarakat dalam pembentukan Komisi Informasi di Provinsi Banten, serta Membangun masyarakat yang terorganisir, kritis, dan berperan aktif dalam mendapatkan hak – haknya.
PATTIRO Banten juga melakukan pendampingan dan penguatan melalui asistensi dan advokasi berbasis bukti dalam rangka Mendorong tata pemerintahan lokal yang transparan, partisipatif, responsif dan akuntabel.
Kami juga berkomitmen untuk dapat menjadi lembaga yang profesional dalam melakukan advokasi di tingkat penerima layanan maupun penyedia layanan. Sebab itu, selain memperkuat dampak dari kerja-kerja yang dilakukan.
PATTIRO Banten juga mempertahankan manajemen lembaga yang baik dan berkelanjutan. Atas hal-hal tersebut, PATTIRO Banten memperoleh penghargaan sebagai NGO Paling Berdampak di Banten 2023 yang diberikan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VISI
Menjadi lembaga profesional dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, inklusif dan berkelanjutan.
MISI
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Memperkuat kolaborasi strategis dengan pemangku kepentingan dalam tata kelola pemerintahan daerah
- Memperkuat akses dan kualitas pelayanan publik yang inklusif
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang terbuka, partisipatif dan berkelanjutan
- Mengelola pengetahuan dan membangun pusat pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan daerah
- Meningkatkan peran dan inovasi lembaga yang profesional dalam bidang riset, advokasi dan pemberdayaan