Merayakan HUT Kabupaten Serang ke-498: Pencapaian dan Tantangan dalam Pembangunan Daerah

HUT Kabupaten Serang 1

Dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Serang yang ke-498, momentum ini menjadi waktu yang tepat untuk merenungkan pencapaian dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan berbagai sektor strategis. Berdasarkan data terbaru, beberapa indikator menunjukkan tren yang perlu mendapatkan perhatian serius untuk mewujudkan Kabupaten Serang yang lebih mandiri dan sejahtera.

Tantangan Kemandirian Fiskal Kabupaten Serang

Salah satu isu yang mencuat adalah rendahnya tingkat kemandirian fiskal. Sejak tahun 2014 hingga 2023, rasio kemandirian fiskal Kabupaten Serang berkisar antara 23,08% hingga 27,05%, yang tergolong sangat rendah. Kondisi ini menandakan ketergantungan yang signifikan pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang menghambat otonomi daerah dalam menentukan prioritas pembangunan secara independen. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Kabupaten Serang perlu berupaya mengurangi ketergantungan ini dan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tantangan Pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prioritas utama untuk mendorong kemajuan daerah. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Serang mencapai 68,39, sedikit di bawah target sebesar 68,84. Meskipun ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, angka ini masih menunjukkan perlunya perbaikan di sektor pendidikan dan kesehatan. Rata-rata lama sekolah yang masih di bawah target menjadi salah satu tantangan, di mana pada tahun 2023 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Serang hanya mencapai 7,79 tahun. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur pendidikan, seperti perbaikan ruang kelas yang rusak, menjadi hal mendesak untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Kesehatan dan Harapan Hidup

Selain pendidikan, aspek kesehatan juga menjadi perhatian dalam pembangunan Kabupaten Serang. Angka harapan hidup yang mencapai 68,39 tahun pada tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan, namun lambatnya peningkatan ini mengindikasikan masih terdapat kendala dalam akses layanan kesehatan yang merata. Upaya untuk meningkatkan akses kesehatan terutama di daerah pedesaan sangat penting, termasuk pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil yang dapat menunjang pelayanan ibu dan anak secara lebih efektif.

Permasalahan Pengangguran dan Kemiskinan

Tingkat pengangguran Kabupaten Serang pada tahun 2023 tercatat sebesar 9,94%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Banten sebesar 9,05%. Kondisi ini diperparah dengan tingkat kemiskinan yang mencapai 4,85%, yang menunjukkan tingginya jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan situasi tersebut, banyak warga yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama kaum perempuan. Untuk menekan angka kemiskinan, diperlukan kebijakan ekonomi yang inklusif guna menciptakan lapangan kerja yang memadai dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Perlunya Perencanaan Strategis dan Partisipasi Masyarakat

Dalam memperingati ulang tahun Kabupaten Serang yang mendekati 500 tahun, pemerintah daerah perlu menerapkan perencanaan yang lebih strategis untuk mengatasi tantangan struktural yang dihadapi. Langkah-langkah yang bisa diambil antara lain dengan mengoptimalkan anggaran untuk perbaikan infrastruktur pendidikan, pengawasan berkala terhadap pemanfaatan dana perbaikan ruang kelas, serta mendorong investasi dari sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Dengan semangat peringatan HUT Kabupaten Serang ke-498, mari kita bersama-sama mendukung pembangunan daerah yang lebih baik, yang tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pusat, tetapi juga mampu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Provinsi Banten di Usia 24 Tahun: Tantangan Pembangunan dan Solusi yang Diperlukan

Provinsi Banten Usia 24 Tahun

Saat menginjak usia ke-24 tahun, Provinsi Banten masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup kompleks. Berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, seperti pengangguran dan kekerasan terhadap perempuan serta anak, menandai perjalanan panjang provinsi ini. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat.

Rendahnya Tingkat Kebahagiaan di Banten

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Banten tercatat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kebahagiaan terendah di Indonesia, berada di peringkat 32 secara nasional. Tingkat kebahagiaan masyarakat Banten mengalami penurunan dari 69,83 pada 2017 menjadi 68,08 pada 2021. Penurunan ini sejalan dengan meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat.

Meningkatnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan adanya peningkatan yang mengkhawatirkan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2016, terdapat 246 kasus, dan angka ini melonjak hingga 1.131 kasus pada 2022. Meskipun jumlahnya menurun pada 2023 menjadi 619 kasus hingga September 2024, kondisi ini masih menunjukkan perlunya tindakan yang lebih serius dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak di Banten.

Tantangan Tingkat Pengangguran

Masalah pengangguran di Banten juga memerlukan perhatian serius. Koordinator Pattiro Banten, Martina Nursaprudianti, mengungkapkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten mencapai 10,64 persen pada 2020 sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Meskipun angka ini menurun menjadi 9,05 persen pada 2023, Banten tetap berada di antara lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara jumlah lapangan kerja yang tersedia dan pertumbuhan populasi usia produktif.

Kemiskinan Masih Tinggi

Kemiskinan menjadi isu penting lainnya bagi Banten. Data menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin dari 667,5 ribu jiwa pada 2013 menjadi 649,19 ribu jiwa pada 2014. Namun, angka kemiskinan kembali meningkat, mencapai puncaknya pada 2021 dengan 867,23 ribu jiwa. Meskipun terjadi penurunan menjadi 826,13 ribu jiwa pada 2023, masih banyak masyarakat Banten yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Perlu Langkah Nyata di Usia Ke-24 Tahun

Seiring dengan bertambahnya usia, momen HUT Banten ke-24 seharusnya dimanfaatkan sebagai waktu yang tepat bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan memperkuat berbagai kebijakan. Pembangunan industri lokal, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan ekonomi melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu dipercepat untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, penegakan hukum dalam perlindungan perempuan dan anak perlu ditingkatkan, diiringi kolaborasi yang lebih erat dengan organisasi non-pemerintah.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi Provinsi Banten, mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan aman di masa mendatang.

Sumber : Radar Banten

Pembangunan Pagar DPRD Banten Jauh dari Kesejahteraan Rakyat

Pagar DPRD Banten_Titik Nol

Pusat Riset dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten menilai pembangunan pagar DPRD Banten yang menghabiskan anggaran Rp2 miliar jauh dari kesejahteraan rakyat.

Apalagi pembangunan fisik di DPRD Banten bukan hanya pagar, saat ini sedang ada renovasi atau pemeliharan pembangunan landscape dengan anggaran Rp1.782.530.000.

Anggota PATTIRO Banten, Martina menilai pembangunan pagar dengan harga Rp2 miliar dan taman landscap Rp1,7 miliar tidak selaras dan tidak ada manfaat yang dirasakan oleh rakyat.

“Menurut saya pagar dan taman landscap yang mencapai miliaran sangat tidak selaras sekali. Apalagi yang kita ketahui, merenovasi pagar dan taman landscap tidak ada manfaat yang dirasakan oleh rakyat hanya mendapat keindahan semata saja,” katanya, Rabu (6/9/2023).

Menurutnya, sebenarnya secara teknis tidak masalah DPRD Banten merenovasi bangunan dengan karakter Banten Surosoan tempo lalu.

Namun dari pemanfaatannya, perlu dipertimbangkan pada dampak langsung pada masyarakat. Ditambah, pagar yang awal dinilai masih layak.

“Pembangunannya renovasi pagar perlu ada tujuannya dan manfaatnya, toh pagar yang lalu masih bagus, perlu ada landasan kenapa perlu di renovasi, memangnya masyarakat menikmati langsung manfaat dari pagar dan tamannya? Tentu saja tidak kan, karena apa yang dibangun bukan tempat publik yang bisa diakses oleh siapapun,” jelasnya.

Ia menjelaskan, bangunan fisik akan dirasakan masyarakat langsung apabila untuk pelayanan publik, seperti akses jalan, bangunan sekolah, dan pelayanan kesehatan.

“Menurut saya dana miliaran tersebut dari pada digunakan untuk renovasi pagar dan taman, lebih baik dialokasikan untuk pelayanan publik lain, khususnya bagi daerah terpencil yang dimana akses yang mereka rasakan sangat minim, seperti akses jalan, bangunan sekolah, dan pelayanan kesehatan lainnya,” jelasnya.

Sehingga masyarakat daerah terpencil merasakan keberpihakan pemerintah karena merasakan manfaat pembangunan.

“Menurut saya pemerintah perlu memprioritaskan dana yang akan dipakai. Selain itu, dana yang digunakan apakah ada manfaatnya untuk masyarakat atau tidak, ada kesejahteraannya untuk masyarakat atau tidak,” tegasnya.

Sumber : Titik Nol