Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banten dan Pusat Studi dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten menggelar rapat untuk membicarakan sinergi dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Banten serta merumuskan kerja sama strategis demi kemajuan Provinsi Banten ke depan.
Rapat yang diadakan di kantor PATTIRO Banten pada hari Selasa, 25 Juli 2023 tersebut, wakil dari kedua organisasi menyatakan niat mereka untuk berkolaborasi lebih intensif demi memperkokoh partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan pemerintah Provinsi.
KAMMI dan PATTIRO sepakat bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang aktif adalah elemen penting dalam membentuk pemerintahan yang lebih responsif dan efektif.
“KAMMI sebagai kelompok aktivis mahasiswa bertekad untuk terus berperan dalam pengawasan dan penyaluran aspirasi publik. Kerja sama dengan PATTIRO Banten merupakan langkah penting dalam membangun sinergi yang solid demi meningkatkan efisiensi pengawasan dan pemantauan terhadap kebijakan pemerintah di tingkat provinsi,” kata Emar Muamar, Kepala Bidang Kebijakan Publik PW KAMMI Banten.
Sejalan dengan itu, Amin Rohani sebagai Deputi Direktur PATTIRO Banten menyambut baik inisiatif kerja sama ini.
“PATTIRO Banten selalu berusaha mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan kerja sama ini bersama KAMMI Banten, kami yakin upaya pengawasan kami akan lebih terstruktur dan memberikan dampak positif bagi kemajuan masyarakat Banten,” ujarnya.
Rapat tersebut membahas serangkaian isu penting termasuk layanan dasar pemerintah daerah, transparansi anggaran publik, penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas layanan publik di Provinsi Banten.
KAMMI dan PATTIRO Banten berencana mengadakan forum diskusi terbuka untuk memberikan pengetahuan kepada generasi muda, memastikan partisipasi dan representasi yang lebih luas dari segala lapisan masyarakat.
Rapat tersebut juga menunjukkan komitmen kedua organisasi dalam menjalin kerja sama strategis di masa mendatang, termasuk program pelatihan, peningkatan kapasitas, dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan kebijakan.
No comment yet, add your voice below!