Tingkat Partisipasi Sekolah Rendah di Banten, PATTIRO Banten Desak Tindakan Konkret dari Al Muktabar

tingkat partisipasi sekolah rendah di banten

Undang-Undang Pemerintah Daerah telah mengatur pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap tingkatan. Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA) yang merupakan kewenangan provinsi saat ini menghadapi tantangan serius dengan rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Banten yang hanya sebesar 23,72%, menempatkannya di urutan ke-10 di bawah Papua.

“Situasi ini sangat ironis jika dibandingkan dengan provinsi lain yang dibentuk pada tahun yang sama, seperti Gorontalo, yang memiliki APS sebesar 33,2% (BPS, Desember 2023),” demikian disampaikan dalam rilis PATTIRO Banten yang diterima Proserang.com pada Senin, 29 Juli 2024.

Data dari Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa jumlah anak yang putus sekolah di tingkat menengah atas mencapai 12.741 anak, sementara jumlah anak yang lulus dari tingkat menengah pertama adalah 32.675 anak pada tahun 2024.

“Tingginya angka putus sekolah di jenjang menengah atas akan berdampak pada pencapaian tujuan RPD 2022-2026 dalam mewujudkan masyarakat yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat, dan Cerdas dengan target Rata-rata Lama Sekolah 9,4 tahun dan Harapan Lama Sekolah 14,30 tahun pada 2026,” tambahnya.

Banyaknya masalah mulai dari ruang kelas yang bocor, kurangnya tenaga pengajar, hingga permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahun, menunjukkan kurangnya fokus dalam penyelenggaraan pendidikan di Banten.

“Hal ini menjadi tanggung jawab Pj Gubernur sebagai mandatori pelaksana urusan pemerintahan. Rendahnya APS di Banten sebagian disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka,” jelasnya.

Situasi ini seharusnya menjadi fokus utama Dinas Pendidikan dalam upaya memastikan anak-anak sebagai “masa depan Banten” mendapatkan pendidikan yang layak.

“Rendahnya APS jangan dianggap remeh, karena akan berdampak pada tingginya angka kemiskinan di masa depan,” tegas PATTIRO Banten.

Karenanya, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjadi fokus utama dalam bidang pendidikan dengan terus meningkatkan kualitas di setiap aspek yang mendukung pendidikan.

Momentum tahun ajaran baru seharusnya menjadi kesempatan bagi Dinas Pendidikan Banten untuk menjalankan mandat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No 23 Tahun 2003 Pasal 9 tentang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan dirinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, serta Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar.

“Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan orang tua/walinya berkewajiban memberi kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan dasar,” katanya.

Dengan pendidikan yang layak, anak-anak akan memiliki peluang lebih baik untuk mengembangkan potensi mereka.

Banyaknya sekolah menengah atas yang kekurangan rombongan belajar terutama di daerah selatan, seharusnya menjadi fokus Dinas Pendidikan Provinsi untuk menjangkau anak-anak yang tidak bersekolah di sekitar lokasi tersebut.

“Jika sudah ada data valid anak yang tidak bersekolah dan tidak diupayakan untuk kembali ke sekolah, tentunya ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Banten ‘abai’ dalam meningkatkan APS tingkat menengah atas di Banten,” tambahnya.

Hal ini tidak sejalan dengan mandat Perda Banten No 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan, pasal 5 yang menyatakan Pemerintah Daerah harus mewujudkan wajib belajar pendidikan menengah.

Dalam laporan utama Banten Pos edisi 19 Juli, terdapat informasi bahwa 42 anak dari keluarga kurang mampu sudah tervalidasi dan siap kembali ke sekolah, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai pengembalian mereka ke sekolah.

Kondisi ini menyebabkan trauma dan memadamkan semangat anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk bersekolah. Dinas Pendidikan Provinsi Banten perlu mereorientasi tujuan RPD 2022-2026 di bidang pendidikan untuk mewujudkan masyarakat Banten yang cerdas.

Oleh karena itu, PATTIRO Banten mendesak agar para pemangku kepentingan, terutama Pj Gubernur Banten dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, segera melakukan tindakan konkret untuk memastikan anak-anak kembali bersekolah.

Sumber : Proserang

PATTIRO Banten Terima FISIP Award sebagai NGO Paling Berdampak di Banten

Fisip Award

Pusat Studi dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten meraih penghargaan bergengsi FISIP Award dalam kategori Non-Government Organization (NGO) Paling Berdampak di Banten. Penghargaan ini diberikan pada acara Dies Natalis ke-21 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Direktur Eksekutif PATTIRO Banten, Panji Bahari Noor Romadhon, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas penghargaan ini. “Kami merasa terhormat menerima penghargaan dari FISIP Untirta. Ini bukan hanya untuk lembaga kami, tetapi juga untuk semua NGO dan LSM di Banten,” kata Panji saat menerima penghargaan tersebut.

Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong pembangunan yang lebih partisipatif di Banten. Panji menambahkan, “Dengan adanya apresiasi ini, kami berharap kolaborasi antara pemerintah, NGO, media, dan universitas dapat semakin solid, menghilangkan kesan ‘benci tapi rindu’.”

Selain penghargaan untuk PATTIRO Banten, FISIP Untirta juga memberikan penghargaan untuk kategori Kepemimpinan Kepala Daerah Perempuan Terbaik di Banten kepada Irna Narulita, Iti Octavia Jayabaya, Ratu Tatu Chasanah, dan Airin Rachmi Diany. Tak hanya itu, terdapat pula penghargaan untuk Alumni FISIP yang Menginspirasi Publik.

Acara ini menjadi momentum penting untuk mempererat kerjasama antara berbagai elemen masyarakat dalam memajukan Banten.

Sumber : Proserang

Peresmian Sanitasi di Pasuruan Walantaka Kota Serang

peresmian sanitasi pasuruan walantaka kota serang

PUSAT Studi dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten bersama dengan lembaga yayasan asal Jerman, Merck Family Foundation meresmikan bangunan sanitasi di Kelurahan Pasuruan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang.

Adapun bantuan sanitasi yang diberikan berupa akses penyediaan air bersih bagi masyarakat sekitar kelurahan tersebut. Peresmian itu dilaksanakan dengan turut dihadiri oleh sejumlah pihak diantaranya seperti Pemkot Serang yang diwakili oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dadan Priatna, Camat Walantaka Karsono, serta jajaran muspika lainnya.

Deputi PATTIRO Banten, Amin Rohani, mengatakan proyek pembangunan sanitasi itu merupakan bagian dari pelaksanaan program KATALIS yang bekerja sama dengan Merck Family Foundation. Dia menjelaskan, program tersebut digagas sebagai bentuk upaya meningkatkan akses layanan kesehatan bagi ibu dan anak, khususnya di kawasan pedesaan.

“Program KATALIS merupakan program peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak untuk masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan,” terangnya. Selain menyalurkan bantuan akses sanitasi yang memadai bagi masyarakat, Amin juga menjelaskan dalam program KATALIS pihaknya juga melaksanakan kegiatan lain.

Di antaranya seperti memperkuat kelompok masyarakat peduli kesehatan ibu dan anak melalui pembentukan focal point dan pembuatan kebun gizi, kemudian melakukan edukasi melalui media dan diskusi publik di sekolah dan kampus.

Lalu melakukan workshop multistakeholders untuk perumusan kebijakan penanggulangan kematian ibu dan anak serta stunting. Sementara itu perwakilan Merck Family Foundation, Indra Risnawan mengatakan, pelaksanaan program KATALIS diharapkan mampu memberikan dampak terhadap upaya penurunan stunting di Banten.

“Targetnya kita adalah mendorong dan membantu terkait dengan isu stunting di Provinsi Banten, khususnya yang memang secara prevalensi cukup tinggi,” katanya. Indra menyampaikan dalam pelaksanaannya, program tersebut dilaksanakan dengan turut melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dan kolaboratif.

Pelibatan masyarakat dinilai sangat penting, demi memastikan program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Kemudian di samping itu dia juga mengatakan, pelaksanaan program KATALIS tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur melainkan juga penyadaran kepada masyarakat mengenai kesehatan.

Diharapkan dengan diberikannya pemahaman terhadap masyarakat mengenai pola hidup sehat, upaya penurunan angka stunting terjadi. “Dan diharapkan dengan kesadaran masyarakat secara kolektif ini bisa mengurangi angka stunting, khususnya di Provinsi Banten,” ucapnya.

Di sisi lain Kabid Cipta Karya DPUPR Kota Serang, Dadan Priatna, selaku yang mewakili Pemkot Serang mengatakan pihaknya menyambut baik pelaksanaan program tersebut.

“CSR ini akan sangat membantu terhadap masyarakat, khususnya oleh CSR dari PATTIRO,” katanya. Agar memastikan program tersebut dapat berkelanjutan, Dadan mengatakan, Pemkot Serang khususnya DPUPR Kota Serang akan terus melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk terus mendukung pelaksanaan program sejenis.

“Kami akan berkomunikasi dan berkoordinasi untuk mendukung semua program yang berkaitan dengan penyediaan air bersih,” tandasnya.

Sumber : Banpos

Kompetisi Inovasi Penanganan Stunting 2024

Kompetisi Inovasi Penanganan Stunting

Pusat Studi dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten bersama dengan Merck Family Foundation dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Banten menggelar kompetisi inovasi masyarakat dalam penanganan stunting di Provinsi Banten 2024.

Setidaknya ada sebanyak 19 peserta yang mendaftar untuk ikut serta dalam kompetisi tersebut. Mereka yang mendaftar berasal dari latar belakang yang beragam. Namun dari 19 yang mendaftar, rupanya hanya ada 13 peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan.

Program office kompetisi inovasi masyarakat, Martina Nur Saprudianti, menjelaskan dalam proses tahapan seleksi dari ke-13 peserta kompetisi nantinya akan dipilih enam inovasi terbaik. Setelah ditentukan enam inovasi terbaik, tim penjurian kemudian melakukan observasi terhadap keenam inovasi tersebut untuk dilakukan penilaian.

“Enam besar inovasi ini yang akan kita lakukan observasi sekaligus mereka itu finalis untuk melakukan presentasi penilaian inovasi,” katanya pada Rabu. Dalam melakukan observasi, setidaknya ada empat hal yang menjadi poin penilaian tim penjurian.

Keempat hal itu di antaranya keterlaksanaan program inovasi, kemudian keberlanjutan pelaksanaan
inovasi. Setelah itu dampak bagi masyarakat yang dihasilkan dari dilaksanakannya program inovasi, dan terakhir adalah nilai baru dari pengembangan inovasi. “Sekaligus juga dari inovasi ini ada nggak sih hal baru yang mereka kembangkan, begitu,” terangnya.

Setelah dilakukan penilaian terhadap keenam inovasi tersebut, tahapan selanjutnya adalah penentuan tiga besar inovasi terbaik penanganan stunting di Provinsi Banten 2024. Mereka yang terpilih nantinya akan menerima penghargaan dari PATTIRO Banten, Marck Family Foundation, dan DP3AKKB Provinsi Banten.

“Dari enam besar itu kita mencari Top Three-nya. Jadi yang tiga besar inilah yang akan kita berikan penghargaan,” ucapnya. Martina menjelaskan, tujuan diselenggarakannya kompetisi itu untuk menjaring praktik baik yang dilakukan oleh masyarakat dalam penanganan stunting. Kemudian selain itu menyebarluaskan praktik baik yang sudah dijalankan oleh komunitas masyarakat, atau instansi pemerintah dalam menangani stunting.

Serta mengidentifikasi dan mendukung implementasi ide-ide kreatif atau inovatif dalam meningkatkan gizi dan kesehatan anakanak di desa. “Membangun kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam upaya penanganan stunting sampai di tingkat desa,” tandasnya.

Sumber : Banpos