100 Hari Pemkot Serang: Temuan Survei KNPI Kota Serang

Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Serang merilis hasil survei yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wali Kota Budi Rustandi dan Wakil Wali Kota Nur Agis Aulia pada 100 hari pertama masa kepemimpinan mereka.

Kepuasan Publik Masih Rendah

Survei yang dilaksanakan pada 12–16 Juni 2025 dengan responden dari enam kecamatan di Kota Serang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan saat ini berada pada skor 2,42, yang dikategorikan sebagai “Tidak Puas”. Hal ini mengindikasikan adanya jarak antara ekspektasi publik dengan realisasi kinerja di lapangan.

Program 100 Hari Dinilai Kurang Meyakinkan

Program kerja 100 hari yang seharusnya menjadi tolak ukur awal kinerja justru mendapat skor 2,75 – termasuk dalam kategori “Kurang Setuju”. Masyarakat dinilai belum melihat dampak nyata dari implementasi program tersebut.

Kinerja OPD: Banyak PR untuk Pembenahan Layanan Publik

Survei ini juga menyoroti Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hanya tiga OPD yang mendapat kategori “Baik”, sementara sisanya berkinerja “Kurang Baik” hingga “Tidak Baik”. Lima OPD terbaik di antaranya:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (3,07)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (3,03)
Badan Pendapatan Daerah (3,01)

Sementara itu, lima OPD dengan skor terendah adalah:

RSUD Kota Serang (2,50)
Satuan Polisi Pamong Praja (2,50)
Dinas Perhubungan (2,78)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (2,81)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2,81)

Fakta ini menunjukkan adanya krisis pada pelayanan dasar, terutama sektor kesehatan dan infrastruktur.

KNPI Kota Serang Dapat Apresiasi Publik

Di tengah kritikan terhadap Pemkot dan OPD, KNPI Kota Serang justru mendapat penilaian positif dari masyarakat. Organisasi ini berhasil menjadi representasi kepentingan pemuda dengan skor 3,28 dan kinerja organisasi 3,26 (kategori “Setuju”).

Rekomendasi dan Harapan

Dokumen survei juga memuat beberapa poin strategis, seperti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program 100 hari, reformasi besar-besaran di OPD prioritas, peningkatan kapasitas pegawai, serta strategi komunikasi publik yang lebih aktif dan transparan.

Silakan akses dan unduh materi lengkap hasil surveinya melalui tautan di bawah ini.