Pengalaman Kerja

Penyebab Indeks Pendidikan Kabupaten Serang Tidak Tercapai, pengalaman kerja pattiro banten

Konferensi Pers : Studi Pemenuhan Prasarana Sekolah Dasar dan Tenaga Pendidikan Kabupaten Serang. Sumber photo : Banten Insight

PELAYANAN PUBLIK

Mendorong Raperda tentang Sistem Kesehatan dan Pendidikan Provinsi Banten

PATTIRO Banten menginisiasi terbentuknya koalisi masyarakat sipil untuk ”Banten Sehat dan Cerdas”koalisi ini mendorong kebijakan Pemerintah Provinsi Banten untuk membuat Peraturan Daerah(Perda) yang mengatur tentang Sistem Kesehatan Daerah dan Sistem Pendidikan Daerah di tahun 2006. 

Kegiatan ini didukung oleh Program Ecosoc (Uni Eropa) untuk Kampanye Hak Pendidikan dan Kesehatan melalui Penerapan Kovenan Ecosoc serta Pengajuan Raperda Pendidikan dan Kesehatan di Provinsi Banten (Desember 2005 – Desember 2006).

Pembentukan Kelompok masyarakat yang fokus pada isu kesehatan ibu dan bayi baru lahir

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka membentuk jaringan masyarakat sipil yang memiliki rencana kerja bidang kesehatan, pengkajian warga atas pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, membangun komunikasi antara pemerintah daerah dan jaringan organisasi masyarakat sipil dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, dan adanya komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 

Hasil dari kegiatan ini adalah adanya rekomendasi yang disepakati oleh Pemerintah daerah dan jaringan organisasi masyarakat sipil yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi. 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami membangun kerjasama dengan Forum Kader Posyandu, TRUTH Tangerang, PBAK Dompet Dhuafa, LBH Mata Hati, Dinas Kesehatan, dan RSUD Kota Tangerang Selatan.

Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan PENABULU dan USAID-MSI CEGAH pada tahun 2017.

Bantuan teknis Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam mendorong Evidence-Based Policies

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan aksi kolaboratif antara masyarakat, CSO, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik melalui pemanfaatan masukan publik dari LAPOR! SP4N. 

Dalam kegiatan ini dilaksanakan peningkatan kapasitas jaringan organisasi masyarakat sipil terkait pelayanan publik, penyusunan policy brief, sosialisasi LAPOR! SP4N dan SIARAN TANGSEL bersama pemerintah, dan melaksanakan forum konsultasi publik antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti masukan publik. 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami membangun kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, Pengelola Pengaduan “SIARAN TANGSEL”, Forum Kader Posyandu, TRUTH, PBAK Dompet Dhuafa, Gerakan Pemuda Anshor Tangerang Selatan, LBH Mata Hati, LBH Keadilan, SAKTI Tangerang. Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan YAPPIKA-ActionAid danUSAID-MSI Cegah pada tahun 2018.

Penguatan masyarakat korban bencana di Kabupaten Pandeglang

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menguatkan masyarakat melalui pemberian logistik dan meningkatkan kompetensi atau pengetahuan masyarakat terkait bencana dan keterampilan dalam berusaha bagi kelompok perempuan, dalam kegiatan ini dilakukan pemulihan dampak psikologis, dan menyediakan ruang yang bersahabat bagi anak-anak dan perempuan. 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami membangun kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana(DP3AKKB) Provinsi Banten, 3) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), 4) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pandeglang. 

Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan YAPPIKA-ActionAid dalam program Emergency Response and Recovery pada 2020 – sekarang.

ANGGARAN PUBLIK

Participatory Budgeting And Expenditure Tracking (PBET)

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperkuat kelompok masyarakat sipil dalam perencanaan dan penganggaran dan mendorong penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemantauan layanan publik,mendampingi koalisi Organisasi Masyarakat Sipil dalam melakukan analisis anggaran daerah dan pemantauan anggaran. 

Mengembangkan alat pemantauan masyarakat seperti UBS dan CRC, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian UBS dan CRC di Kabupaten Lebak. 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami membangun kerjasama dengan National Democratic Institute-PATTIRO pada bulan agustus 2006 – maret 2008.

Public Expenditure Analisys (PEA) Sektor Pendidikan

Melakukan kegiatan Public analisis expenditure (PEA) bersama PATTIRO Institute, kegiatan PEA difokuskan pada Anggaran Pendidikan di Kabupaten Serang dan Pandeglang di Tahun 2010. 

Kegiatan ini melakukan penelusuran terhadap belanja belanja sektor pendidikan yang dialokasikan oleh dua kabupaten tersebut.

Pendataan pendapatan Pajak dan Retribusi Serang dan Pandeglang

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menelusuri potensi riil pendapatan asli daerah Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang. 

Hasil dari pendataan ini menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mencegah kebocoran pendapatan dan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan di daerah. 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami membangun kerjasama dengan Universitas Mathla’ulAnwar (UNMA) pada tahun 2013 – 2014.

Kajian APBD sektor ekonomi Kabupaten Lebak

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menelusuri belanja daerah untuk peningkatan sektor ekonomi masyarakat. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan keberpihakan program pemerintah daerah terhadap potensi ekonomi masyarakat di Lebak. 

Gambaran alokasi pada APBD menunjukkan belum konsistennya arah kebijakan dan anggaran. Dimana, alokasi belanja langsung untuk sektor ekonomi sangat minim, dalam kurun waktu 2016-2019, hanya mencapai rata-rata 0,4% dari total Belanja Daerah Kabupaten Lebak. 

Sedangkan alokasi belanja tidak langsung yang mendukung sektor ekonomi cukup maksimal.

Penguatan masyarakat sekolah dan pemerintah daerah Kabupaten Serang dalam mengawal penanganan sekolah rusak

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka membangun kesadaran partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan terutama dalam sarana prasarana dan meningkatkan kerja pemerintah daerah dalam merespon penanganan sekolah rusak di daerahnya.

Dalam kegiatan ini dilakukan peningkatan kapasitas bagi warga sekolah terkait partisipasi masyarakat, pemantauan pelaksanaan pembangunan, penyusunan rencana aksi dalam mengawal pembangunan sekolah,studi tentang pendataan dan anggaran rehab, tata kelola rehab dan peta jalan percepatan penanganan sekolah rusak.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami membangun kerjasama dengan 22 sekolah, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang (BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Tata Bangunan, DPRD), Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang(BAPPEDA, Dinas Pendidikan, BPBD, DPRD). Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan YAPPIKA-ActionAid pada 2016 – sekarang. 

TRANSPARANSI

Terlibat dalam mendorong pembentukan Komisi Informasi Provinsi Banten

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), telah memandatkan kepada pemerintah provinsi untuk membentuk Komisi Informasi Provinsi.

Pattiro Banten menyikapi terbitnya UU KIP tersebut dengan menginisiasi pembentukan jaringan masyarakat sipil yang bernama Tim Persiapan Percepatan Pembentukan Komisi Informasi Banten(TP-KIP) Banten pada bulan Juli 2009.

TP-KIP sebagai wadah gerakan masyarakat yang terdiri tokoh, jurnalis, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendorong pemerintah provinsi untuk proaktif dalam menyambut pemberlakuan UU KIP ini dengan melakukan percepatan pembentukan Komisi Informasi di Provinsi Banten.

Melakukan pendampingan kepada Badan Publik di sektor pendidikan dan kesehatan dalam mengimplementasikan Undang-undang keterbukaan informasi publik, dan mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengakses informasi publik di badan publik sektor pendidikan dan kesehatan.

Kegiatan ini dilakukan pendampingan penyusunan Surat Keputusan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Pelayanan Informasi Publik, Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Informasi yang dikecualikan dan fasilitasi akses informasi masyarakat. 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kamimembagun kerjasasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang, Pusat Informasi Warga Kecamatan Baros Kabupaten Serang dan Pusat Informasi Masyarakat Kecamatan Paniis Kabupaten Pandeglang.

Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan PATTIRO dan FORD Foundation pada 2013 – 2015.

Pembentukan community center di Kabupaten Lebak

Pengalaman di kabupaten Lebak dalam membangun community center/Pusat Informasi Warga(PIW). Pembentukan ini dilakukan dalam rangka mendorong aktivitas Komisi Transparansi dan Partisipasi dalam meningkatkan publik demand terhadap informasi badan publik yang ada di kabupaten Lebak. 

Sehingga pemerintah daerah banyak menerima masukan dari community center dalam setiap pertemuan yang diselenggarakan oleh KTP melalui kegiatan ”coffee morning” terhadap pelayanan publik yang mereka butuhkan. 

Kami melakukan kerjasama dengan Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Lebak dalam mendorong proses partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan serta meningkatkan akses demand informasi masyarakat kepada badan publik terkait pelayanan publik. 

Bersama Tim kecil dari stakeholder Kabupaten Lebak, telah menyusun petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang yang sekarang menjadi Peraturan Bupati Lebak No.02 tahun 2008,dan mendorong terselenggara ruang partisipasi dalam proses penganggaran di DPRD kabupaten Lebak terkait pembahasan APBD. 

Pembentukan PIW di lima kecamatan oleh PATTIRO, telah diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dengan membentuk PIW di semua kecamatan sebagai mitra bagi KTP Lebak dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Kegiatan ini dalam program PBET kerjasama dengan NDI-World Bank, dan HIVOS (2006-2008).