KONTEKS

Pada tahun 1999, momentum perubahan besar terjadi di Indonesia. Didahului dengan gerakan Reformasi 1998 yang mengakhiri era Orde Baru yang berkuasa 32 tahun, Indonesia memasuki masa transisi demokrasi.

Tuntutan terhadap kebebasan lebih luas, pemerintah yang bersih dan bebas korupsi terus menguat. Pada tahun itu pula, pemerintah RI (Republik Indonesia) menerbitkan kebijakan otonomi daerah yang mengubah pendulum pengelolaan pemerintah dari yang sentralistis menjadi desentralisasi.

Kebijakan otonomi dearah itu dapat dikatakan sebagai respons dari terjadinya peningkatan tuntutan mengenai independensi daerah dari pusat dan partisipasi masyarakat yang luas di segala bidang. Kebijakan otonomi daerah ini melahirkan harapan baru bagi terciptanya tata pemerintah yang baik sebagai perangkat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah diharapkan memberikan kesempatan lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan, yang merupakan prasyarat bagi lahirnya tata pemerintahan yang baik.

Melalui desentralisasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki masyarakat, khususnya di daerah, akan dapat lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Namun pada kenyataannya, perubahan karakter hubungan pusat-daerah pada kebijakan desentralisasi ini, tidak serta merta mengakibatkan perubahan pola hubungan masyarakat-negara (society-state).

Masyarakat masih menjadi kelompok yang tersisih dalam praktik pengambilan keputusan, pun dalam mengakses pelayanan publik.

Penetapan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) misalnya belum melibatkan partisipasi masyarakat, terutama kelompok masyarakat rentan dan miskin. Akibatnya akses terhaddap pelayanan publik pun terbatas. Sementara praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme masih menjadi suatu yang lazim terjadi di birokrasi, termasuk pemerintah daerah.

Maka dari konteks tersebut, pada tahun 2005 PATTIRO Banten berdiri sebagia sebuah lembaga non-pemerintahan (NGO) di Provinsi Banten yang memiliki cita-cita akan terjadinya perubahan di dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan di Banten ke arah yang lebih baik. Sebab, lembaga NGO memiliki peran sebagai penyeimbang diantara elemen penting perubahan yaitu: Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan juga Media. []