Meski setiap tahunnya Pemerintah Pusat maupun Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi ruang kelas rusak dan memenuhi kebutuhan ruang kelas melalui pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), perkembangan penyelesaian persoalan tersebut berjalan sangat lambat.
Berdasarkan data Kemendikbud, pada tahun 2017, persentase jumlah ruang kelas SD yang rusak sedang dan berat masih 17.41% hanya turun 1.18% dari tahun 2016. Upaya pemenuhan hak anak atas ruang kelas yang aman dan layak pun menjadi terhambat.
Anggaran yang dialokasikan memang masih belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan. Riset YAPPIKA-ActionAid (2016) menunjukkan bahwa rata-rata alokasi anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas di 10 Pemerintahan Kabupaten/Kota hanya 0.99% dari total APBD Tahun 2016.
Namun jika tata kelolanya buruk, peningkatan alokasi anggaran belum tentu akan mempercepat penyelesaian persoalan ruang kelas rusak dan kurang ruang kelas.
Pada tahun 2016, pengecekan lapangan terhadap sekolah yang menerima dana rehabilitasi ruang kelas di Kabupaten Serang oleh PATTIRO Banten menunjukkan bahwa 2 dari 5 SD penerima dana rehabilitasi, kondisinya tidak lebih parah dibanding 2 SD lain yang tidak mendapatkan dana rehabilitasi.
Begitupun dengan 3 SD penerima dana rehabilitasi yang dicek di Kabupaten Bogor oleh KOPEL ternyata kondisinya juga tidak lebih parah dibanding 2 SD lain yang tidak mendapatkan dana rehabilitasi. Temuan ini adalah indikasi adanya ketidaktepatan dalam penentuan sasaran penerima bantuan.
Ole karena itu, perlu adanya sebuah penelusuran yang lebih sistematis dalam setiap tahapan tata kelola rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk memetakan persoalan dan menemukan praktik baik yang bisa dikembangkan dan replikasi.
Untuk selengkapnya, file hasil kajian tersebut dapat diunduh melalui link berikut :
Download : Laporan Riset Tata Kelola Rehabilitasi Ruang kelas & Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
