Peran Ormas dalam Pembangunan Daerah

Badan Kesbangpol Provinsi Banten mengadakan kegiatan Jambore Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) se-Banten yang dilaksanakan di hotel Jayakarta Anyer (Selasa, 16/05/2023). Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan ormas se-Banten ini, merupakan sarana silaturahmi antar pengurus ormas dalam menciptkan harmonisasi, peningkatan kapasitas, dalam penguatan partisipasi dan kolaborasi untuk pembangunan Banten yang lebih baik.

Partisipasi dan kolaborasi merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah, oleh karenanya pemerintah telah mendorong partisipasi ormas melalui PP 45 tahun 2017 tentang partisipasi Ormas. Hal ini disampaikan Plt. Kepala Kesbangpol, Deden Apriandhi, dalam sambutan tertulisnya.  Menurutnya, partisipasi masyarakat dapat dimulai dari tahap perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda pembangunan daerah. selain itu kolaborasi pembangunan dengan pelibatan multistakeholder tak terkecuali Ormas juga menjadi tujuan yang mesti dicapai dan telah ditetapkan pada point ke-17 Sustanamble devlopment Goals (SDGs/TPB), sambungnya dalam sambutan yang dibacakan Kabid Ketahanan Ekonomi, Tri Hastuti.

Dalam kesempatan yang sama, Tri Hastuti, menjelaskan bahwa pelaksanaan jamboree merupakan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan sharing pengalaman dengan Ormas lain. “Makanya hari ini kita libatkan Pattiro Banten dan PD ‘Aisyiyah, agar berbagi pengalaman kepada peserta bagaimana mengelola organisasi yang baik agar mampu bekerjasama dengan pihak lain”, paparnya penuh semangat.

Selanjutnya, Tri menjelaskan bahwa kedepan akan mengupayakan program-program pemberdayaan untuk memperkuat kapasitas dan kinerja Ormas. “Insya Allah kita akan terus bekerjasama dengan Pattiro dan juga ‘Aisyiyah, khususnya dalam program penguatan kinerja ormas dan pelaksanaan swakelola tipe III (SW3), sebagaimana amanah undang-undang”, imbuh pejabat senior di Kesbangpol ini.

Narasumber dari Pattiro Banten, Amin Rohani, menjelaskan tentang perangkat (tools) pengukuran kinerja organisasi, sebagai langkah awal sekaligus panduan untuk menyusun rencana strategis penguatan kapasitas dan peningkatan kinerja organisasi. “Indeks Kinerja Organiasi (IKO) merupakan panduan yang bagus untuk mengukur posisi organisasi kita, dan bagaimana langkah-langkah yang perlu ditempuh organisasi”, jelasnya.    

See also  Presiden dan Pemimpin DPR Bertanggung Jawab Atas Kesesatan Informasi UU Cipta Kerja di Masyarakat

Sementara itu, Desty Eka Putri, narsum dari PD ‘Aisyiyah, banyak memaparkan tentang betapa pentingnya Ormas memiliki sumberdaya keuangan sebagai wujud kinerja organisasi dapat disebut baik. “melalui perpres nomor 16 tahun 2018, pemerintah telah membuka peluang keterlibatan Ormas untuk mengelola program pemerintah, saatnya kita menangkap peluang itu”, tuturnya penuh optimis. Lebih lanjut, perempuan yang merangkap sebagai CEO Bank Sampah Digital ini memaparkan pengalaman ‘Aisyiyah dalam melaksanakan kegiatan SW3. “’Aisyiyah mendapatkan kepercayaan mengelola program pemerintah, itu bukan ujug-ujug, namun diperoleh dengan prasyarat yang ketat sesuai peraturan yang ada, namun jangan khawatir, kita pasti bisa asal berbenah”, tambahnya sambil meyakinkan peserta.

Sesi diskusi jamboree mendapat tanggapan positif dan antusias mayoritas peserta, Asmawi dari Himpunan Dai Muda Indonesia (HDMI) Bnaten, mengharapkan adanya tindaklanjut dari kegiatan jambore, terutama dalam pengukuran IKO dan pendalaman pengetahuan tentang mekanisme Swakelola Tipe III. “terus terang kami berminat untuk mempelajari lebih lanjut tantang IKO dan Swakelola, untuk penguatakan kinerja organisasi kami”, komentarnya dengan penuh harap.

Narasumber sesi ini, selain dari Pattiro Banten dan ‘Aisyiyah, juga menghadirkan pemateri dari Polda Banten dan Satuan Polisi Pamong Praja Banten.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.