Hasil Survei: Beberapa Sekolah Umum di Kota Tangerang Belum Inklusif

Sekolah Umum di Kota Tangerang Belum Inklusif 2

FGD hasil survei terhadap persepsi masyarakat di Kota Tangerang. Sumber photo : Pegiat PATTIRO Banten

Madani, Kota Tangerang– Berdasarkan hasil survei terhadap persepsi masyarakat di Kota Tangerang diperoleh hasil bahwasannya beberapa sekolah umum di Kota Tangerang dinilai belum inklusif. Hal itu dapat dilihat dari temuan beberapa sekolah umum yang tidak dapat menerima siswa yang dinyatakan memiliki keterbatasan atau disabilitas.

Hal itu lah yang dipaparkan dalam pertemuan Focus Group Discussion (FGD) yang turut dihadiri oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kota Tangerang dan organisasi masyarakat sipil YDMI (Yayasan Difabel Mandiri Indonesia) di Ruang Aula Dinas Pendidikan Kota Tangerang, pada Jumat (12/10)

Adanya penolakan di beberapa sekolah umum terhadap siswa penyandang disabilitas pun juga turut diperkuat oleh pengalaman salah seorang yang hadir di dalam forum diskusi tersebut. Tuti Alawiyah salah seorang penyandang disabilitas daksa turut menceritakan pengalamannya sewaktu dirinya ditolak sebanyak tiga kali pada saat hendak mendaftar di tingkat sekolah dasar di tiga sekolah yang berbeda.

‘Saya tiga kali SD ditolak karena alasan prasarana dan sarana tidak memadai, padahal ada pendamping akan tetapi masih tetap tidak diterima di sekolah umum,’ ujar Tuti Alawiyah yang kini dirinya tengah menempuh pendidikan di Universitas Terbuka dengan mengambil jurusan Pendidikan Guru Usia Dini (PG PAUD).

Seperti yang disampaikan oleh Tuti Alawiyah, Bidang Sosial Kemasyarakatan Ekonomi Bappeda Kota Tangerang, Muhammad Dodi Heryadi menjelaskan alasan beberapa sekolah tidak dapat menerima siswa penyandang disabilitas dikarenakan prasarana dan sarana sekolah tersebut dinilai belum dapat menunjang kebutuhan yang dibutuhkan siswanya.

‘Sekolah yang ada di Kota Tangerang, SD maupun SMP di sekolah umum belum ada fasilitas yang mendukung untuk siswa yang berkebutuhan khusus baik dari WC, tangga ataupun sarana lainnya,’ ungkap Dodi Heryadi dalam pertemuan tersebut.

See also  LHP LKPD Provinsi Banten 2021

Sementara itu Direktur Eksekutif YDMI, Irpan Rustandi menjelaskan bahwa alasan sektor pendidikan inklusif yang menjadi fokus dalam diskusi ini adalah karena pendidikan merupakan salah satu jalan keluar bagi para penyandang disabilitas untuk dapat menuntaskan masalah kemandiriannya.

‘Kegiatan ini terkait tentang pendidikan inklusif, kenapa pendidikan? Karena memang pendidikan itu sebagai salah satu jalan keluar khususnya bagi kawan-kawan disabilitas dalam menuntaskan permasalahan kemandiriannya,’ ungkapnya.

Selain itu dirinya pun juga berharap bahwa selain akses pendidikan di Kota Tangerang yang setara mulai dari tingkatan SD sampai dengan tingkatan perguruan tinggi, juga dari pertemuan tersebut kesadaran masyarakat dapat lebih peka lagi terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi para penyandang disabilitas.

‘Setelah mengadakan penyelenggaraan pendidikan inklusif Kota Tangerang kita ingin mengetahui lebih lanjut tanggapan masyarakat dan hasil survei ternyata, alhamdulillah hampir 90 persen masyarakat Kota Tangerang terhadap deklarasi penyelenggaraan inklusif Kota Tangerang ini memberi kesempatan bagi siwa-siswi penyandang disabilitas bisa memperoleh pendidikan minimal di tingkat dasar,’ pungkasnya. []

Read Previous

Sebagai Bentuk Penyadaran Kesetaraan, PATTIRO Banten Melakukan Pendampingan Terhadap Kelompok Perempuan

Read Next

Membangun Kesadaran Partisipasi dalam Pengurangan Risiko Kebencanaan