
Hasil penilaian Reformasi Birokrasi (RB) pada beberapa sasaran mendapatkan nilai yang tidak memuaskan, stagnan, dan bahkan menurun, dalam kurun tiga tahun terakhir 2018-2021. Demikian Catatan Akhir Tahun 2022 Pattiro Banten. Pattiro menilai, sasaran RB bersih dan akuntabel mendapatkan nilai B. Tingkat Kapabilitas APIP (aparat pengawasan intern pemerintah) tahun 2020 berada pada level 3, turun menjadi level 2 pada 2021.
Sementara, kualitas SPIP (sistem pengendalian intern pemerintah) yang nilainya 3.5 pada 2020 turun menjadi nilai 3 pada 2021. “Untuk tidak mengatakan anjlok atau menurun, pembangunan reformasi birokrasi di Pemprov Banten bisa dibilang tidak bergerak,” kata Deputi Direktur Pattiro Banten Amin Rohani saat memaparkan Catatan Akhir Tahun 2022 Pattiro Banten di Kantor Pattiro Banten, Kota Serang, Kamis (5/1/2023).
Selanjutnya, Pattiro Banten mencatat sasaran RB efisien dan efektif juga mengalami nilai yang sama, yaitu nilai B. Sementara, sasaran RB pelayanan publik yang berkualitas mendapatkan nilai baik, nilai survei kepuasan masyarakat (SKM) semakin baik dari 3.3 pada 2020, naik menjadi 3.45 pada 2021. Namun berbeda dengan indeks SKM, indeks keterbukaan informasi publik selama 3 tahun (2020-2022), mengalami kenaikan mencapai angka 97.91 pada 2022. Meskipun pada 2021 terjun bebas dengan angka 91.7, menurun dari 2020 yang memiliki nilai 96.01.
“Sementara itu, pelaksanaan program belum optimal. Hal tersebut terlihat dari penyerapan anggaran di dua OPD pengampu reformasi birokrasi, yaitu BKD yang hanya menyerap 90,63% dan BPSDM yang hanya menyerap 91,59%,” ujarnya. Pada 2023, dalam catatan Pattiro Banten disebut merupakan periode awal memasuki perjalanan baru Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022-2024 melalui disahkannya Pergub Nomor 26 Tahun 2022. Pergub yang ditandatangani Jumat (26/8/2022) oleh Pj Gubernur Al Muktabar itu merupakan penyesuaian dan penambahan periode Reformasi Birokrasi yang semula berakhir 2022.
Hingga akhir 2022, tutur dia, upaya penampakan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa belum terlihat geliatnya dalam menyiapkan instrumen pengisian jabatan/ posisi di lingkungan kerja Pemprov Banten. Kekosongan posisi/jabatan atau dobel jabatan pada dinas/badan/biro, akan membuat pelaksanaan tugas tidak efektif dan efisien.
Provinsi Banten memiliki 6 organisasi pemerintah daerah (OPD) yang dalam catatan Pattiro Banten hingga kini masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Keenam dinas/badan/biro itu, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Biro Umum, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Inspektorat, Kepala Biro Ekbang, dan Kepala Dinas Pertambangan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) merangkap juga dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) “Dengan penilaian ‘stagnan’ Reformasi Birokrasi dan menjawab persoalan penyelenggaraan pelayanan publik di atas. Perlu keseriusan pemprov untuk berbenah. Terlebih posisi kosong di unit kerja merupakan instansi yang menjadi lead sector Reformasi Birokrasi,” ucapnya.
Menurut Pattiro Banten, Pemerintah Provinsi Banten telah banyak melakukan pembangunan. Namun demikian, pembangunan yang diselenggarakan masih belum banyak dirasakan oleh kebanyakan masyarakat. Disparitas pembangunan antar kabupaten dan kota di Banten, seolah menjadi narasi yang tak bertepi. Masyarakat di beberapa wilayah di Banten, masih kesulitan untuk mengakses layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur. Pada 2022 merupakan tahun dengan tantangan baru dalam proses pembangunan di Provinsi Banten.
Transisi kepemimpinan yang terjadi pada pertengahan tahun, lanjut dia, membuka ruang kemungkinan adanya kesenjangan antara perencanaan pimpinan daerah sebelumnya, dengan eksekusi yang dilakukan oleh penjabat yang dipilih oleh Kemendagri. Secara politik, penjabat gubernur tidak melalui proses pemilihan dan menjadi mandatoris dari Kemendagri dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang sudah disiapkan. “Hal tersebut menyebabkan, legitimasi kepemimpinan dan juga visi kepemimpinan dari penjabat gubernur telah didesain sedemikian rupa,” katanya.
Sumber : Kabar Banten
No comment yet, add your voice below!