Presiden dan Pemimpin DPR Bertanggung Jawab Atas Kesesatan Informasi UU Cipta Kerja di Masyarakat

Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan para aktivis yang tergabung dalam Freedom
of Information Network Indonesia (FOINI) menyesalkan buruknya keterbukaan informasi
penyusunan RUU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU Cipta Kerja. Kejar tayang yang
dilakukan Pemerintah dan DPR telah mereduksi ruang partisipasi publik, terlebih lagi hak
masyarakat atas informasi publik yang utuh, cepat, dan akurat.

Presiden dan Pimpinan DPR harus bertanggung jawab atas kondisi yang disebabkan
oleh buruknya praktik keterbukaan informasi publik tersebut. Berbagai disinformasi
mengenai substansi dari undang-undang ini dan tuduhan hoax sebagaimana disampaikan
Presiden merupakan dampak dari buruknya keterbukaan informasi penyusunan UU Cipta
Kerja.

Pemerintah dan DPR seharusnya sadar bahwa UU Cipta Kerja menyangkut hajat hidup
orang banyak, bahkan menyangkut banyak sektor kehidupan, bukan sekadar memenuhi
target penyusunan UU. Berdasarkan penelusuran pada situs web DPR, DPR hanya
mengumumkan 58 kali rapat pembahasan UU Cipta Kerja. Padahal, sebelumnya Ketua Baleg DPR, Supratman Ali Atgas, mengatakan terdapat 64 kali rapat yang dilakukan DPR, terdiri dari 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat Panja, dan 6 kali rapat dengan tim perumus. Artinya, ada 6 kali rapat yang tidak dipublikasikan hasilnya.

Alih-alih memperbaiki kesalahannya, negara melalui aparatnya justru melakukan
tindakan-tindakan represif terhadap warga atas tuduhan hoax. Padahal, semua ini terjadi
karena kelalaian Pemerintah dan DPR sendiri dalam memenuhi hak atas informasi bagi
publik secara tepat. Tentu lain persoalannya, jika Pemerintah dan DPR telah mengumumkan
kepada publik naskah UU Cipta Kerja yang telah mereka putuskan dalam Sidang Paripurna
beberapa hari lalu (5/10/2020).

Presiden dan DPR telah melanggar sejumlah ketentuan mengenai jaminan dan
pemenuhan hak atas informasi. Pasal 28 F UUD Negara Republik Indonesia menyatakan
bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Selain itu, Pasal 7 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik menyatakan bahwa “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat,
benar, dan tidak menyesatkan.”

Tak hanya itu, DPR dan pemerintah seharusnya menjalankan amanat Pasal 88 ayat
(1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa “Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan
Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang,
pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang”.

Publikasi UU yang sudah disahkan juga diatur pada Pasal 7 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyatakan bahwa DPR RI bertugas menyebarluaskan UU yang telah disahkan.

Oleh karena itu, FOINI menuntut tanggung jawab Presiden dan Pimpinan DPR untuk:

(1) Mengumumkan segera UU Cipta Kerja secara luas kepada publik sebagai kewajiban
konstitusi dan undang-undang, termasuk mencegah dampak kerugian yang lebih lanjut
bagi masyarakat;
(2) Membuka ke publik semua informasi yang terkait dengan penyusunan UU Cipta Kerja,
antara lain: laporan singkat, catatan rapat, daftar inventarisasi masalah, pandangan
fraksi, dan risalah rapat penyusunan RUU Cipta Kerja, maksimal 12 Oktober 2020
mengingat keterlambatan informasi tersebut telah memicu terganggunya ketertiban
umum; dan
(3) Meminta aparat untuk segera menghentikan tindakan-tindakan represif terhadap
masyarakat yang dituduh telah menyampaikan informasi menyesatkan.

NARAHUBUNG:
Arif Adiputro 08587-7851-635
Kisran Makati 0852-1535-529
Taufik 0853-6343-0444

FOINI:
Organisasi:

  1. Indonesian Parliamentary Center
  2. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
  3. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
  4. Transparency International Indonesia
  5. Perkumpulan Inisiatif
  6. Indonesia Corruption Watch (ICW)
  7. FITRA Riau
  8. PLH Kalimantan Utara
  9. FITRA SUMUT
  10. GeRAK Aceh
  11. Gemawan Kalimantan Barat
  12. PUSaKO FH Univ Andalas
  13. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
  14. Perkumpulan Idea
  15. SOMASI-NTB
  16. PWYP Indonesia
  17. PATTIRO BANTEN
  18. YAPPIKA-ActionAid
  19. PATTIRO Serang
  20. PUSPAHAM SULTRA
  21. FITRA Jatim
  22. SEKNAS FITRA
  23. YASMIB Sulawesi
  24. PATTIRO Semarang
  25. LRC-KJHAM
  26. KRPK Jawa Timur
  27. PATTIRO
  28. Kopel Indonesia

Individu:

  1. Desiana Samosir
  2. Dessy Eko Prayitno
  3. Anang Zubaidy
  4. Muhammad Maulana
  5. Danardono Siradjudin
  6. Nanda Sihombing